Patriotisme di Pojok Republik Ini

Edna C Pattisina dan Ferry Santoso
Kita seperti kehilangan roh kepahlawanan. Pejabat hingga anggota
Dewan Perwakilan Rakyat kehilangan semangat membela kebenaran,
keadilan, dan kepentingan bangsa yang lebih luas. Di balik sikap
pesimistis masyarakat terhadap wajah penegakan hukum dan perilaku
penegak hukum, setidaknya masih ada aparatur negara yang tetap tulus
dan setia membela kebenaran dan menjaga kepentingan bangsa yang lebih
luas. Mereka setia membela "negara" dan berkorban meninggalkan
keluarga. Mereka menerima gaji yang kecil, jauh dari kemungkinan
korupsi atau menerima suap, untuk sebuah tugas negara. Di Pulau Nipah,
Provinsi Kepulauan Riau, hadir sosok yang melaksanakan tugas berat
dengan jiwa patriot, tanpa banyak berkoar-koar. Mereka adalah anggota
Marinir TNI Angkatan Laut (AL) yang bertugas menjaga pulau di
perbatasan Indonesia itu. Pulau Nipah adalah salah satu pulau terdepan
dan strategis sebagai penanda kedaulatan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Sebelum direklamasi tahun 2004 , luas pulau
ini tinggal 1 ,4 hektar. Kini, setelah direklamasi, luasnya mencapai 60
hektar. Tidak ada seorang warga sipil pun yang tinggal di sini. Pohon
baru segelintir. Beberapa tanaman, seperti semangka dan kacang,
ditanam anggota Marinir yang bertugas. "Bulan lalu kami baru tanam
3.300 pohon ketapang," kata Komandan Pos TNI AL Pulau Nipah Letnan
Satu (P) Agus Tuslian. Pengorbanan yang diberikan anggota TNI AL di
Pulau Nipah memang tidak kecil. Apalagi fasilitas di pulau itu,
seperti air bersih dan listrik, hampir tidak ada. Listrik mengandalkan
genset. Air bersih mengandalkan air hujan yang tergenang di permukaan
tanah. Padahal, tanggung jawab TNI AL sangat besar, yaitu menjaga
kedaulatan NKRI. Untuk itu, TNI AL hanya dilengkapi dengan senapan
mesin ringan, perahu fiber, dan perahu karet. "Kalau ada apa-apa,
risiko kami paling rendah cacat, paling tinggi, ya, mati," kata
Komandan Satuan Tugas (Satgas) Marinir VII Pulau Nipah Letnan Satu
(Mar) Alex Zulkarnaen. "Pokoknya, kalau ada ancaman, kami sebagai
pasukan tempur yang di depan harus bertahan dan lapor," paparnya lagi.
Satgas ini diganti enam bulan sekali. Selama enam bulan itu prajurit
tidak boleh meninggalkan pulau. Prajurit Satu (Mar) Rahman (27) dan
Prajurit Dua (Mar) Faturohman (24) adalah 2 dari 34 anggota Marinir
yang menjaga Pulau Nipah. Sebulan yang lalu putra kedua Rahman, Azka
Hurina, lahir. Rahman yang tak boleh pulang hanya bisa gundah gulana
sepanjang hari sambil terus berusaha mencari sinyal telepon seluler
yang meredup seiring angin kencang yang datang. Akhirnya, pukul 02.30 ,
setelah menghabiskan Rp 100.000 untuk pulsa, ia mendengar tangisan
Azka untuk pertama kali. Tidak bisa bertemu keluarga hanya satu dari
sekian tantangan yang harus dihadapi. Sehari-harinya mereka harus
bergulat dengan suasana pulau yang gersang dan tiupan angin yang
kencang pada malam hari. Meskipun dengan segala keterbatasan, anggota
TNI AL itu tetap dapat mensyukuri apa yang diterima. Mereka tetap
setia bertugas meski dengan gaji yang tidak besar. Dengan uang makan
yang terdiri dari uang makan operasi, uang saku, dan uang lauk-pauk
rata- rata sebesar Rp 34.000 sehari, mereka harus membeli air minum
galon dan bahan makanan di Pulau Batam dengan waktu tempuh sekitar 1
,5 jam dengan perahu nelayan, pompong. Menu utama mereka, mi instan
yang ditumis dengan kol ditambah telor. "Kami tak ada tunjangan dengan
bertugas di pulau terluar karena kondisi ini dianggap tugas biasa,"
kata Alex. Padahal, biaya angkut dengan perahu masyarakat itu sekitar
Rp 500.000 sekali jalan, belum lagi harga kebutuhan pokok di Batam
yang mahal karena didatangkan dari luar Batam. Di televisi, prajurit
TNI kerap melihat tingkah birokrat dan anggota parlemen di Jakarta,
termasuk rencana permintaan untuk naik gaji. Saat ditanya apakah ingin
naik gaji, Rahman dan Faturohman terdiam. Tak sepatah kata pun keluar.
"Kami tidak ingin meminta. Terserah atasan saja. Tetapi, kalau
dikasih, ya, kami bersyukur," kata Alex. Tambahan gaji bagi prajurit
yang bertugas, apalagi harus meninggalkan keluarga, memang patut
dipertimbangkan. Daripada uang negara dikorupsi atau uang publik
digunakan untuk menalangi bank bermasalah yang kini kian tidak jelas.

Sumber: Kompas